Komisi VII DPR RI baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama dan jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) pada hari ini, Kamis (16/03/2023).
Rapat tersebut membahas perihal insiden kebakaran yang melanda Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam.
Dalam rapat kali ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta menghentikan dan memindahkan Terminal BBM Plumpang.
Pasalnya, di TBBM Plumpang ini juga terdapat fasilitas lainnya, seperti pengisian Liquefied Petroleum Gas (LPG), pelumas, dan pusat riset teknologi.
Nicke juga menyebut, Terminal BBM Plumpang ini memasok 15% kebutuhan BBM nasional. Dalam sehari saja, lanjutnya, ada sekitar 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM di TBBM Plumpang dengan mobil tangki yang mondar mandir 2-3 kali pengisian.
Apabila dilakukan penyetopan, maka akan berdampak pada kebutuhan BBM di 790 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota.
“Ada 1.000 pengisian mobil tangki per hari jadi bisa dibayangkan betapa crowded-nya traffic di situ. Dari situ didistribusikan ke 790 SPBU di 19 kabupaten/kota. Jadi itu situasinya,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (16/3/2023).
Nicke pun sempat membeberkan rencana relokasi ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Dia mengatakan, pemanfaatan lahan di Kalibaru sejatinya sudah direncanakan sejak tiga tahun yang lalu. Namun, lahan tersebut tidak sepenuhnya ditujukan untuk memindahkan keseluruhan TBBM Plumpang.
Adapun fasilitas yang dipindahkan dari Depo Plumpang ke Kalibaru ini menurutnya hanya sebagian, yakni fasilitas pengisian BBM retail.
Sementara itu, depo baru di Kalibaru nantinya juga akan ditambah dengan pembangunan industri petrokimia serta fasilitas untuk pengembangan energi baru berbasis energi hijau di kawasan tersebut.
Dengan demikian, Depo BBM Plumpang ini nantinya masih dioperasikan untuk pengisian BBM industri, LPG, dan juga pelumas.
Rapat yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut setidaknya menghasilkan beberapa poin kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Berikut kesimpulan hasil RDP tersebut:
1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi Direktur Utama Pertamina dan jajaran atas penanganan insiden secara tanggap dan cepat serta mendesak untuk terus memperhatikan warga terdampak agar dapat ditangani dengan sebaik-baiknya.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama Pertamina untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas Pertamina, termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, serta memperketat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terulang.
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama Pertamina untuk dapat menyampaikan ke Komisi VII hasil atau perkembangan hasil investigasi TBBM Plumpang paling lambat 1 bulan.
4. Komisi VII DPR RI mendukung Direktur Utama Pertamina untuk melakukan penyelesaian masalah TBBM Plumpang jangka pendek memperbaiki fasilitas dan prasarana menengah dan implementasi buffer zone secara tegas dan konsekuen dalam rangka menjaga keselamatan warga sekitar jangka panjang, melakukan kajian secara komprehensif untuk rencana pembangunan terminal baru dan pemindahan sebagian fasilitas Integrated Terminal Jakarta secara bertahap.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Direktur Utama Pertamina untuk meningkatkan pengamanan seluruh aset vital milik Pertamina dengan berkoordinasi bersama aparat dan instansi negara.
6. Komisi VII DPR RI mendorong Direktur Utama Pertamina untuk dapat memastikan keandalan pasokan BBM pasca insiden kebakaran.
7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama Pertamina untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 23 Maret 2023.