TERUNGKAP Megawati Soekarnoputri Masih Perhatian terhadap Presiden Jokowi, Berikut Ini Faktanya

Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan mengapa dirinya melarang para menteri dari partainya mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Megawati, Presiden Jokowi tidak bisa bekerja sendiri jika para menteri beramai-ramai mundur.

“Jadi kalau situ suruh, sudah dong pokoknya semuanya lepasin aja, gitu. Terus gimana dong (Jokowi)? Ha? Emangnya Presiden bisa jalan sendiri? Itulah, makanya dibikin kabinet,” ujar Megawati.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi dalam program ROSI disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

“Makanya, saya yang pertama kali waktu bikin kabinet, saya bilang, di sini tidak ada namanya orang partai. Yang ada adalah Presiden, Wakil Presiden dan para pembantunya. Jadi kebayang enggak? Jadi kan saya perlu pembantu. Gitu lho,” katanya melanjutkan.

Presiden kelima RI ini pun membenarkan bahwa dirinya meminta para menteri untuk tetap berada di kabinet dan bekerja.

Alasannya, karena jika para menteri ramai-ramai berhenti maka tentu banyak pihak yang ingin masuk kabinet.

Padahal, menurut Megawati, masih ada sisa sekitar 8-10 bulan masa kerja Kabinet Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Megawati menegaskan bahwa para menteri harus memiliki kemampuan yang mumpuni.

“Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk. Sopo? Tapi, kalau hanya untuk 10 bulan, apa toh yang mau dikerjakan? Coba pikirin, hayo. Dan ini kalau orangnya (penggantinya) the best, mumpuni, ngerti (bisa langsung melanjutkan tugas),” ujar Megawati.

“Dan belum tentu orang itu mau lho. Kan gitu. Itu itung-itungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu. Bukan untuk kepentingan pragmatis,” katanya melanjutkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati menolak usulan para menteri dari PDI-P mundur.

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

“Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok juga mengaku sempat dilarang untuk mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.

Adalah Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri orang yang disebut Ahok sempat melarangnya mundur.

Ahok menjelaskan pada saat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, dirinya menyampaikan keingannya sekaligus meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun demikian, Ahok terganjal dengan aturan bahwa yang tidak memperbolehkannya ikut kampanye jika masih memiliki jabatan di PT Pertamina. “Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu (Megawati) bilang gini ‘jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina’,” kata Ahok dalam acara Deklarasi Relawan Ahokers di Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2024).

Ahok lantas mencermati upayanya untuk menjaga keuangan perusahaan minyak negara tersebut. Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman, barulah ia mengundurkan diri. Adapun menjaga keuangan PT Pertamina yang dimaksud Ahok yakni dengan memangkas anggaran pengadaan barang dan jasa minimal 50 persen pada tahun ini. Hal itu baru bisa diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun demikian, ternyata RUPS ditunda sehingga kemunduran dirinya baru terlaksana beberapa waktu terakhir. “Tahun ini saya minta direksi minimal 50 persen harus dipotong semua anggaran pengadaan barang,” ujar Ahok dikutip dari Kompas.com.

“Lalu mereka tawar menawar 45-46 (persen) deh, kenapa? Takut enggak nyampai 50 (persen) potong bonus, termasuk bonus saya dipotong.”

Ahok mengeklaim, selama empat tahun menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pihaknya berhasil melakukan optimalisasi anggaran.

Itu di antaranya dengan melakukan penghematan, menghindari kerugian, dan meningkatkan pendapatan.

“Termasuk menghindari kerugian, itu sudah Rp 4,5 miliar dolar (Amerika Serikat), dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah pertamina tahun 2022 itu Rp 3,6 atau Rp 3,7 miliar dolar,” tutur Ahok.

Lebih lanjut, Ahok mengaku sempat dibilang bodoh karena memutuskan mengikuti Megawati pada Pilpres 2024, bukan Joko Widodo atau Jokowi selaku presiden yang berkuasa.

Selain itu, lanjut Ahok, anak-anaknya juga masih kecil sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain, ia juga bisa mendapatkan bonus yang besar dari keuntungan yang berhasil dicapai PT Pertamina. Namun, ia tetap memutuskan mundur dan membantu kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya harus keluar karena satu-satu, saya tidak mau keluar, saya egois, saya tidak mau perjuangkan Ganjar dan Mahfud,” tutur Ahok.

“Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya.”

Di sisi lain, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak pernah mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk ikut mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini pun mengaku tidak tahu-menahu soal Sri Mulyani dan Basuki yang digosipkan bakal mundur.

“Soal Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, apakah mau mundur atau tidak saya tidak tahu karena saya tidak ingin ngajak-ajak orang lain,” kata Mahfud dalam acara “Tabrak Prof!” di Posbloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Mahfud menegaskan, keputusannya mundur dari kabinet adalah urusan pribadinya tanpa berbincang lebih dulu dengan koleganya sesama pembantu presiden.

“Ini urusan saya sendiri, yang lain-lain silakan disikapi sendiri, saya juga tidak pernah koordinasi dan tidak pernah tanya,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga sempat ditantang oleh hadirin untuk mengajak kandidat lain di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk mundur dari pejabat publik.

Para kandidat yang masih berstatus sebagai pejabat publik adalah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.

Kemudian, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang merupakan wakil ketua DPR serta cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang menjabat Wali Kota Solo.

“Tantangan Anda saya teruskan sebagai tantangan juga kepada mereka,” kata Mahfud.

Seperti diketahui, Mahfud sudah memutuskan mundur dari jabatan Menko Polhukam pada pekan lalu dengan alasan menghindari konflik kepentingan karena ia juga berstatus sebagai cawapres. Keputusan itu diambil Mahfud di tengah isu yang menyebut ada sejumlah menteri tengah mempertimbangkan mundur dari kabinet, termasuk Sri Mulyani dan Basuki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*